Jakarta Pusat Tetapkan 8 Kawasan Destinasi Wisata
Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat menetapkan delapan kawasan tujuan wisata yang menarik dikunjungi serta dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap wisatawan yang datang.
"Penetapan kawasan ini sesuai dengan Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 276 Tahun 2014 tentang Penetapan Delapan Kawasan Destinasi Wisata," kata Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakarta Pusat, Triyogo Prasetyo di Jakarta, Selasa (21/10).
Triyogo mengatakan keputusan walikota menetapkan kawasan destinasi wisata ini agar perlu dilakukan penataan dan pengelolaan kawasan secara berkesinambungan termasuk kesiapan sarana prasarana, sehingga tercipta kondisi tertib, indah, aman dan nyaman bagi wisatawan.
Delapan kawasan destinasi wisata tersebut yaitu Pasar Baru dan Kemayoran, Monumen Nasional dan Gambir, Tanah Abang, Jalan Jaksa, Senen, Thamrin, Lapangan Banteng serta Menteng.
Dia mencontohkan kawasan destinasi Pasar Baru dan Kemayoran mencakup pertokoan/perbelanjaan tempo doeloe, gedung kesenian, kantor pos besar, SMKN 27, patung pembebasan Irian Barat, gedung Antara, dan museum Filateli.
Selanjutnya, pusat pameran pekan raya Jakarta, gedung kesenian miss Tjitjih, stasiun Kemayoran, ITC Cempaka Mas, pusat promosi ikan hias, penangkaran ikan hias Johar Baru serta kuliner malam Cempaka Putih.
Begitupun dengan destinasi wisata Monas dan Gambir yang meliputi taman monumen nasional, Istana Negara, kantor walikota Jakarta Pusat, Museum Nasional, Bank Indonesia, Museum Taman Prasasasti, Gereja Immanuel, kuliner malam Pecenongan, Stasiun Gambir, patung MH Thamrin, patung kereta kencana serta patung IKADA.
"Untuk menjadikan kawasan destinasi wisata ini menarik serta memberikan raya nyaman bagi wisatawan yang berkunjung harus disertai dengan pengelolaan lebih baik. Hal itu bisa berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasarana penunjang yang ada," katanya.
Sementara itu ditambahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Sri Budiarti Priambodo, pembangunan sarana dan prasarana memerlukan koordinasi dengan suku dinas terkait di antaranya dinas pekerjaan umum, dinas koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, dinas pendidikan serta dinas perhubungan.
Tidak ada komentar