Ditunggu Langkah Konkret Jokowi Berantas Mafia Migas
Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menunggu langkah konkret Presiden terpilih Joko Widodo yang berjanji memerangi mafia migas dan listrik. Menurut Marwan, langkah itu harus dilakukan secara paralel antara pembenahan sistem peraturan perundangan dan tata kelola (governance) sektor migas serta subjek pelakunya.
"Jadi sistem itu menyangkut UU, Peraturan Pemerintah, Perpres, Permen juga masalah governance. Itu semua harus dibereskan. Ini kan masih bermasalah, maka bereskanlah. Kedua, terkait subjek pelaku, mulai dari penunjukan menterinya yang benar, aparat birokrasi di Kementerian ESDM, SKK Migas, maupun di BUMN," papar Marwan Batubara kepada pers di Jakarta, Rabu (17/9).
Terkait adanya aturan yang masih tumpang tindih, Marwan menyatakan, itu juga harus dibereskan segera. "Bukan hanya tumpang tindih, ada 17 pasal UU Migas yang sudah ditolak MK. Kita sudah sama-sama tahu tapi tampaknya tidak ada antusiasme upaya untuk membereskan itu," sesal Marwan.
Ada juga aturan yang sengaja dibuat abu-abu, lanjut Marwan, misalnya tentang perpanjangan kontrak migas yang bloknya sudah habis. "Sengaja dibuat seperti itu supaya gampang dipakai untuk cari rente atau korupsi. Itu bisa juga dibereskan segera. Termasuk untuk perpanjangan hak kelola Blok Mahakam. Nah ini diputuskannya seperti apa. Jangan niatnya nanti justru memberi kesempatan kepada asing," katanya mewanti-wanti.
Pada bagian lain, Marwan mengusulkan agar BUMN sektor migas seperti Pertamina dijadikan non-public listed company. "Dia tetap milik pemerintah, tapi tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerja keuangan, manajemen perusahaan, secara rutin seperti layaknya perusahaan publik ke pihak bursa. Ini akan membuat transparasi pengelolaan Pertamina menjadi optimal," katanya menyakinkan.
Menurut Marwan, ide seperti itu sudah dimulai oleh Jusuf Kalla (JK) saat menjadi Wapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri BUMN Sofyan Djalil. "Itu dilanjutkan saja, kan katanya mau memberantas mafia. Memberantas itu harus pakai sistem. Harus memilih orang yang benar, jangan sampai nanti sekadar mau memberantas mafia tetapi ternyata ada mafia baru yang terjadi," kata dia mengingatkan.
Marwan juga mendesak dukungan Pemerintahan Jokowi-JK untuk menjadikan Pertamina menjadi perusahaan energi kelas dunia, dan terbesar di ASEAN. "Harapan kita setidaknya Pertamina bisa melebihi Petronas. Kita mau Pertamina tumbuh terus membesar. Potensinya ada, tinggal bagaimana kita secara sistem dan subjek tadi dibuat agar supaya niat tersebut bisa terwujud," tukas Marwan.
Di lain pihak Marwan menyayangkan, pemerintah sudah sering menyatakan komitmennya memajukan Pertamina. "SBY bilang seperti itu, tapi dalam praktik keuangan Pertamina dizalimi. Misalnya sekarang itu Pertamina punya piutang ke pemerintah sekitar Rp 65-67 triliun," ungkap Marwan.
Marwan menjelaskan, piutang tersebut menyangkut anggaran subsidi BBM dan gas elpiji. Ada pula piutang BBM yang dipakai untuk bahan bakar operasional TNI.
"Ini kan kita bicara korporasi yang punya kewajiban internasional, misalnya Pertamina itu menerbitkan global bond. Dengan penerbitan global bond ini Pertamina perlu membuat laporan keuangannya secara rutin. Bagaimana pengelolaannya secara korporasi bisa tumbuh jika pemerintah menganggap Pertamina sebagai perusahaan keluarga," kata Marwan menyayangkan.
Tidak ada komentar