Siti Zuhro: Dengan Gaji Besar, Anggota DPRD DKI Harus Profesional
Jakarta - Tidak menjadi rahasia lagi bila menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI akan mendapatkan gaji besar dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Dengan fasilitas dan berbagai tunjangan, anggota dewan dituntut untuk memiliki kinerja yang tinggi dan profesional.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan gaji anggota DPRD DKI yang sekitar Rp 35-Rp 45 juta per bulan merupakan gaji yang diterima secara resmi. Namun di luar itu, dia memprediksi satu anggota dewan bisa menerima gaji sebesar Rp 100 juta per bulan.
"Ya, hitam diatas putih sih bisa sebesar itu, tapi kalau di luarnya bisa Rp 100 juta per bulan. Tapi itu wajar, waktu menjadi caleg, mereka berjibaku habis-habisan. Apalagi di dapil DKI itu adalah dapil setan," kata Siti Zuhro kepada Beritasatu.com, Kamis (28/8).
Siti tidak mempermasalahkan besarnya gaji atau fasilitas mewah yang diterima anggota dewan. Yang dia persoalkan adalah masalah kinerja anggota dewan yang baru dilantik pada 25 Agustus lalu.
Mereka harus dapat menjadi mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam melakukan pembangunan Kota Jakarta. Sebab berdasarkan Undang-Undang (UU) No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan DPRD adalah unsur dan mitra pemerintah daerah.
Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, DPRD merumuskan peraturan daerah (perda) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
"Kalau melihat UU tersebut, DPRD DKI itu menjadi mitra dan rekan kerja Pemprov DKI. Artinya, anggota dewan memiliki tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi) untuk membantu Pemprov DKI dalam merumuskan APBD dan perda bagi kemajuan dan kesejahteraan kota dan warga Jakarta," ujarnya.
Agar dapat menjadi mitra yang baik bagi Pemprov DKI, anggota DPRD DKI harus merubah mindset dan cara pandang dan cara berpikir, bahwa mereka adalah wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya. Bukan lagi semata-mata sebagai wakil parttai politik.
"Ingat, gedung baru yang menjadi kantor mereka itu dibangun oleh uang rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat. Kamu (dewan) juga sudah dibayar mahal kok, jadi harus perjuangkan kehidupan rakyat dengan melakukan pengawasan terhadap program pembangunan yang dilakukan eksekutif," jelas peraih gelar doktor bidang ilmu politik dari Curtin University, Perth, Australia ini.
Selain memahami tupoksinya sebagai mitra Pemprov DKI, lanjutnya, anggota DPRD DKI dituntut bekerja secara profesional, memahani dirinya memiliki peran penting untuk berkontribusi terhadap kemajuan Jakarta dan harus mumpuni di bidangnya.
"Cobalah anggota dewan membuat roadmap agenda kerja yang harus dilakukan dalam kurun waktu 2014-2015. Roadmap itu bisa dijadikan bahan evaluasi atau review terhadap kinerjanya sebagai wakil rakyat. Kalau ini dilakukan, dia adalah anggota dewan yang profesional. Jadi tahu apa yang harus dilakukannya selama lima tahun ini," tuturnya.
Dengan komposisi sekitar 60 persen DPRD DKI adalah anggota dewan baru, Siti yakin DPRD DKI periode 2014-2019 dapat bekerja optimal dengan kepemimpinan Pemprov DKI ditangan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Namun bila nantinya ternyata anggota dewan ini malah sering menginterupsi program pembangunan atau mencampuri urusan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta, Siti menegaskan Basuki tak perlu takut.
Dia menyarankan Pemprov DKI membuat forum warga untuk menggalang kekuatan rakyat. Kondisi seperti ini sudah pernah diterapkan di beberapa pemerintahan daerah lainnya. Kekuatan rakyat seringkali mampu membuat DPRD tidak berkutik.
"Kalau DPRD DKI tidak mendukung, selalu interupsi, ikut campur atau menggerecoki Pemprov DKI, bikin saja forum warga. Kepiawaian kepala daerah melakukan pendekatan tokoh masyarakat dan alim ulama dapat menjadi kekuatan di luar DPRD. Ketika itu disandingkan,DPRD nggak bisa berkutik. Apalagi Pak Basuki seringkali menyatakan dirinya telah diwakafkan bagi warga Jakarta," tegasnya.
Basuki pernah menegaskan dirinya tidak takut menghadapi jumlah anggota DPRD DKI periode 2014-2019 yang bertambah banyak, yaitu mencapai 106 orang dari jumlah anggota dewan periode sebelumnya yang hanya 94 orang.
"Saya tidak takut. Jumlahnya makin banyak ya, tidak apa-apa," ungkapnya.
Ternyata mantan Bupati Belitung Timur ini telah mempunyai senjata rahasia dalam menghadapi 106 anggota DPRD DKI selama tiga tahun kedepan. Apa senjata rahasianya?
"Karena saya punya Pak Jokowi yang akan dilantik jadi Presiden RI. Saya sekarang di-support dan di back up oleh Pak Jokowi. Kalau Presiden bantu saya, buat apa saya takut," ucap pria yang akrab disapa Ahok ini.
Tidak ada komentar