Poros Maritim dalam Perspektif Pembangunan Nasional
Salah satu yang menyedot perhatian publik baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang tahun 2014 adalah gagasan yang digadang-gadang pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sudah menjadi rahasia umum, salah satu pemicu pengusaha kurang antusias mengalihkan pengiriman barang melalui jalur laut karena proses masuk dan keluar barang di pelabuhan cukup rumit. Bagi pemilik barang jarak menengah, persoalan itu mungkin bisa dialihkan melalui darat. Sementara bagi pelaku ekspor impor mau tidak mau harus dihadapi. Selain permasalahan dwelling time (waktu tunggu bongkar muat) yang cukup lama, hal ini diperburuk melangitnya tarif sewa gudang per hari yang jumlahnya bisa mencapai 200-500 persen dari tarif dasar.
Karut marut persoalan di atas hanya segelintir alasan hadirnya gagasan poros maritim. Direktur Eksekutif CSIS, Rizal Sukma menyebutkan poros maritim bisa dilihat dari tiga makna. Pertama, poros maritim dilihat sebagai sebuah cita-cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Dalam konteks ini, gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan untuk kembali ke jati diri Indonesia. Kedua, poros maritim juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai tujuan bersama (a sense of common purpose). Selain sebagai cita-cita dan doktrin, gagasan poros maritim merupakan bagian penting agenda pembangunan nasional.
"Rencana pembangunan ”tol laut” untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim, mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Rizal beberapa waktu lalu.
Selama ini mayoritas pelabuhan di Indonesia belum mampu disandari kapal-kapal berukuran besar. Akibatnya, biaya distribusi logistik menjadi mahal. Tak heran harga sayuran di Kalimantan Timur jauh lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa, atau bahkan negara tetangga Malaysia. Akibat ketiadaan infrastruktur di sektor kelautan membuat harga semen di Papua 2-3 kali lipat lebih mahal dibandingkan di Jakarta.
Di sisi lain, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia diperlukan penegakan hukum. Pemerintahan baru bertekad akan memberantas kasus pencurian ikan oleh kapal asing di perairan nusantara. Presiden Jokowi menyebut kurang lebih ada 5.000-7.000 kapal yang beredar di perairan Indonesia sekitar 90 persennya ilegal. Ironisnya hal itu didiamkan selama bertahun-tahun. "Saya sampaikan jangan sampai terjadi lagi dalam pemerintahan saya hal tersebut. Ini pesan baik kepada polisi air, KSAL, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), dan kepala daerah. Kita ingatkan bahwa sumber daya alam laut kita milik negara dan bangsa," pungkas Jokowi saat peringatan Hari Nusantara Tingkat Nasional 2014 di Pantai Siring Laut, Kotabaru, Kalimantan Selatan, belum lama ini.
Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjianti yang didukung TNI AL menenggelamkan kapal pencuri ikan menjadi secercah harapan untuk mewujudkan ide poros maritim. Langkah wanita asal Pangadaraan ini dalam menjalankan amanat undang-undang patut diacungi jempol mengingat potensi sektor kelautan Indonesia yang dicuri kapal nelayan asing cukup fantastis.
Sebagai negara maritim, potensi bisnis sektor kelautan Indonesia diyakini sangat besar dan disebut-sebut bisa mencapai Rp 3.000 triliun per tahun. Namun sayangnya hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
KKP mengkalim, tahun 2014 ini, ekonomi untuk sektor perikanan saja diperkirakan mencapai Rp 337 triliun. Angka ini jauh meningkat dibanding 10 tahun lalu yang nilai aktivitas ekonominya masih di bawah Rp 50 triliun dengan kenaikan rata-rata Rp 4,4 triliun hingga Rp 7,4 triliun per tahun.
Berdasarkan laporan McKinsey Internasional, pada 2030 peluang bisnis di Indonesia diperkirakan melonjak hingga US$ 1,8 triliun. Selama ini, sebut Jokowi, Indonesia telah rugi Rp 300 triliun karena tidak mengawasi kekayaan laut. "Apa mau kayak gitu terus? Saya katakan tidak. Ini harus dihentikan," ujar Jokowi.
Terlepas dari berbagai persoalan, langkah kongkret konsep poros maritim sebagai bagian implementasi pembangunan adalah dibuktikan dengan rencana PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) membangun 100 kampung melayan digital pada semester I-2015. "Potensi bisnis maritim sangat besar, kita akan fokus pada marine connectivity," kata Direktur Enterprise and Business Service Telkom Muhammad Awaluddin belum lama ini.
Dengan dukungan kabel serap optik dan akses internet broadband, nelayan dapat mengetahui informasi cuaca, ketinggian air laut, iklim harian hingga harga ikan. Informasi yang disediakan dalam teknologi cloud dalam aplikasi data ini juga mencakup data kapal, izin kapal, anak buah kapal (ABK) dan jumlah kapal yang berlayar secara onlne.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintahan baru ingin mengembalikan kejayaan Indonesia di masa lampau dengan memberdayakan potensi laut sebagai kekuatan maritim dunia.
Data Potensi kelautan Indonesia tahun 2013:
1. Potensi perikanan sebesar US$ 32 miliar
2. Wilayah pesisir US$ 56 miliar.
3. Bioteknologi US$ 40 miliar.
4. Wisata bahari US$ 2 miliar.
5. Minyak bumi US$ 21 miliar.
6. Transportasi laut US$ 20 miliar.
Penulis: Whisnu Bagus Prasetyo/WBP
Tidak ada komentar