Marwan Jafar: Penggunaan Dana Desa Harus Teliti
Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan Jafar, mengatakan saatnya bagi wilayah perdesaan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Pasalnya, selama ini pertumbuhan ekonomi 70 persen hanya terpusat di kota-kota.
"Dibentuknya Kementerian Desa ini adalah momentum kebangkitan desa sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo," kata Marwan dalam keterangannya yang diperoleh di Jakarta, Senin (24/11).
Marwan menjelaskan Kementerian Desa adalah amanat UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana semua kewenangannya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Walaupun demikian, Marwan mengaku masih ada yang tidak sesuai dengan cita-cita awal. Misalnya anggaran 10 persen untuk desa dari APBN mestinya sekitar Rp200 triliun.
Saat ini kemampuan pemerintah hanya 10 persen dari total dana transfer daerah Rp 700 triliun. Dengan demikian, saat ini desa hanya dapat total Rp 70 triliun.
"Masih jauh dari harapan, tapi hanya itulah kemampuan kita saat ini. Kita berharap dengan dana yang ada semua desa bisa berkembang menuju yang lebih baik," ujarnya.
Selain dana desa, lanjut Marwan, yang lebih penting lagi adalah memastikan bagaimana penggunaan dan pelaporan dana desa tidak melanggar undang-undang. Kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran harus hati-hati dan teliti.
"Jangan sampai ada penyelewenangan dana desa, karena akan diperiksa BPK. Pergunakan dana desa secara maksimal sesuai kebutuhan dan akuntabel," ujarnya.
Untuk PNPM mandiri yang selama ini membantu pendampingan pedesaaan. Nanti akan dibuat lembaga baru yang akan sama dengan PNPM mandiri.
"Bahkan yang lebih baik lagi dari itu. Jadi para kepala desa tak perlu risau dan khawatir," ujarnya.
Kata Marwan, Kementerian Desa menyusun program perubahan untuk tahun 2015. Dengan itu, kata dia, sekitar 80.000 desa yang ada di Indonesia saat ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.
"Kami sebagai penanggung jawab utama akan bekerja keras," imbuhnya.
Sabtu (22/11) lalu, Marwan memberikan bantuan sosial Rp 4,4 miliar di kantor Bupati Donggala, Sulawesi Tengah, Sabtu (22/11). Dia menegaskan daerah tertinggal seperti Donggala akan jadi prioritas bersama dengan daerah tertinggal yang lain.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/MUT
Sumber:PR/ Suara Pembaruan
Tidak ada komentar