LSM Lingkungan Apresiasi "Blusukan" Asap Jokowi
Jakarta - Walhi, Yayasan Perspektif Baru (YPB), dan Greenpeace Indonesia mengapresiasi blusukan asap yang dilakukan Presiden Jokowi dan menilai hal tersebut sebagai langkah awal upaya mengatasi kebakaran lahan gambut dan hutan seperti keinginan publik yang disuarakan melalui penandatanganan petisi di http://ift.tt/1pttUg1.
Pendiri YPB Wimar Witoelar di Jakarta, Jumat (28/11), mengatakan blusukan asap yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan kerja konkret dalam menangani kebakaran hutan dan gambut di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pengalamannya mengikuti pemerintahan baru, Wimar menilai ini adalah sikap yang paling tegas dengan terjun menuju solusi yang out of the box. Inisiatif ini diharapkan dapat konkret untuk cepat mengatasi kelambanan pemerintah selama ini.
Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut segera dengan upaya nyata oleh semua pihak agar kebakaran hutan dan gambut tidak terjadi lagi di masa mendatang, ujar dia.
Kepala Greenpeace Indonesia Longgena mengapresiasi langkah Presiden yang turun langsung ke lapangan dan mencari tahu akar masalah kebakaran hutan.
"Dengan demikian Presiden Jokowi dapat langsung menetapkan langkah penting penyelamatan Indonesia dari kebakaran lahan gambut dan hutan, dengan memperpanjang, memperkuat, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan moratorium, serta menerapkan kebijakan perlindungan total gambut," kata Longgena.
Upaya lain yang, menurut dia, tidak kalah penting untuk mengatasi karut marut pengelolaan sumber daya alam adalah percepatan penyelesaian satu peta dan penetapan dasar hukumnya.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abetnego Tarigan mengatakan langkah konkret yang bisa segera dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah memerintahkan pencabutan dan peninjauan ulang izin perusahaan yang terbukti maupun ditemukan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Aparat penegak hukum harus segera memproses lebih lanjut bagi perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan mengembangkan penyidikan ke perusahaan yang sudah dilaporkan masyarakat sipil.
Audit kepatuhan yang telah dilakukan oleh UKP4 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang memberikan efek jera agar bencana ekologis tahunan ini bisa dihentikan untuk seterusnya.
Sebelumnya, Abdul Manan, warga Sungai Tohor yang menginisiasi petisi Blusukan Asap melalui penandatanganan petisi di http://ift.tt/1pttUg1 kepada Presiden Jokowi mengatakan bahwa blusukan Presiden ke desanya memunculkan harapan penyelesaian masalah kebakaran lahan gambut di Sungai Tohor khususnya dan tentunya untuk Riau.
Ia menginginkan kunjungan Presiden membawa dampak untuk menjaga kelestarian lahan gambut.
Presiden dan rombongan mendarat di Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis (27/11), untuk melihat langsung lokasi bencana ekologis dan berbicara dengan warga setempat termasuk Abdul Manan yang mengajukan petisi kepada Jokowi.
Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi mengatakan tentang komitmen pemerintah melindungi lahan gambut. Dengan menyekat kanal, lahan gambut akan basah sehingga tidak mudah terbakar atau dibakar.
Menurut Presiden, ide atau gagasan masyarakat ini harus diangkat dan sekat kanal harus dipermanenkan.
"Yang paling baik memang diberikan ke masyarakat untuk diolah menjadi lahan sagu. Lahan yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap ekosistem, tetapi jika diberikan kepada perusahaan akan monokulur," ujar Jokowi.
Penulis: /FEB
Sumber:Antara
Tidak ada komentar