Komisi X DPR Setuju Gerakan Pramuka Dibiayai Kemenko PMK
Jakarta - Komisi X DPR RI mendukung usulan Kwarnas Gerakan Pramuka yang menginginkan perubahan sistem penganggaran swakelola di bawah Kemenpora menjadi dana hibah melalui Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Hal itu menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Selasa (24/11).
Hadir dalam RDPU itu Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault, bersama 20 jajarannya. Sementara semua anggota Komisi X DPR hadir terkecuali anggota DPR dari Fraksi PDI-P dan Fraksi Hanura.
Ketua Komisi X DPR-RI, Teuku Riefki Harsya, menyatakan pihaknya meminta Kemenko PMK dan kementerian terkait untuk mendukung upaya gerakan Pramuka dalam penguatan kelembagaan dan penganggaran.
"Kemenko PMK sebaiknya segera mengonsolidasikan program-program dan anggaran pendidikan kepramukaan yang tersebar diberbagai kementerian agar bisa berada di bawah koordinasi Kwarnas Gerakan Pramuka," ujar Riefky.
Politisi Partai Demokrat itu menyatakan bahwa Komisi X DPR akan mendukung persiapan Jambore Nasional 2016 dan Raimuna Nasional 2017 yang akan diadakan di Buperta Cibubur, dan diikuti 50 ribuan generasi muda dari pelosok nusantara.
"Kami sangat mendukung persiapan dan pelaksanaan Jambore Nasional 2016 dan Raimuna Nasional pada 2017 mendatang," tandasnya.
Adyaksa Dault mengatakan pihaknya mengapresiasi dukungan Komisi X DPR RI itu dan berharap pemerintah juga bisa mendukungnya. Bagi pihaknya, Gerakan Pramuka diperlukan untuk membantu pembentukan karakter bangsa.
"Kami mempunyai, anggota 22 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem swakelola Kemenpora menyulitkan langkah pelaksanaan program kepramukaan yang sangat dinamis. Untuk itu perlu dipindah menjadi dana hibah melalui kantor Kemenko PMK," ujar Adhyaksa.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/JAS
Tidak ada komentar