Terbitkan Perpu, Upaya SBY Cuci Tangan Sebelum Lengser
Jakarta - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau Perpu, mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) dinilai akan sia-sia dan mendapat hambatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"SBY kali ini tidak dukung oleh kekuatan parlemen yang kuat seperti yang lalu," kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democraci (NCID), Jajat Nurjaman, Kamis (2/10).
Dikatakan, rencana SBY yang akan memasukkan 10 syarat Perpu yang akan diterbitkannya akan menemui hambatan.
Pasalnya, usulan 10 syarat yang diusulkan Demokrat dalam sidang DPR waktu lalu tidak mendapat respons positif dari anggota dewan.
Jajat menilai, rencana penerbitan Perpu hanya merupakan upaya untuk menaikkan citra SBY menjelang akhir masa jabatannya hingga 20 Oktober 2014 mendatang.
Padahal, jika benar SBY mau memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung, kenapa membiarkan fraksi Demokrat di DPR walkout sebelum diambil keputusan mengesahkan UU Pilkada tersebut.
"Sejak awal sikap SBY memang terkesan plin-plan dalam memberikan dukungannya untuk pemilihan kepala daerah secara langsung. Yang pertama kali mengusulkan pemilihan melalui DPRD adalah Kemendagri, sekalipun mau memberikan dukungan mengharuskan 10 syarat yang tidak bisa ditawar," ucapnya.
Tidak ada komentar