Citra SBY di Mata Internasional Bakal Luntur Jika Pilkada Langsung Dihapus
Jakarta - Masyarakat internasional akan menghukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika tidak mampu menghadang upaya penghapusan Pilkada Langsung. Pasalnya, selama ini SBY dikenal sebagai tokoh demokrasi. Dalam lawatan ke mana-mana, SBY selalu mengagung-agungkan dan memuji demokrasi Indonesia karena berjalan baik. Jika Pilkada Langsung dihapus maka akan memasung proses demokrasi di negara ini.
"SBY bukan hanya akan dihukum publik domestik jika setuju penghapusan Pilkada Langsung. Sebanyak 79,28 responden pun meyakini SBY akan dihukum oleh publik internasional sebagai aktor utama dalam kemunduran demokrasi Indonesia," kata peneliti dari LSI Adrian Sopa saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/9).
Ia menjelaskan LSI khusus melakukan survei soal wacana penghapusan Pilkada Langsung dilakukan 14-16 September 2014. Survei dilakukan melalui quick poll dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden mencapai 1.200 orang dengan tingkat kesalahan (margin of error) 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia.
Adrian menjelaskan, jika di akhir masa jabatannya SBY memilih mendukung kepala daerah kembalinya dipilih oleh DPRD, artinya SBY sendirilah yang merusak kepercayaan dan penghargaan masyarakat terhadap dirinya. Padahal, kata dia, SBY diakui di dunia sebagai tokoh yang mengembangkan dan menjaga demokrasi.
"Sebesar 81,54 persen publik akan mencatat SBY sebagai tokoh yang merusak perjalanan demokrasi lokal Indonesia yang telah dimulai pada masa awal kepemimpinannya jika benar-benar Pilkada Langsung dihapus. Klaim SBY di mana-mana sebagai tokoh demokrasi akan langsung hilang begitu Pilkada Langsung dihapus," tegasnya.
Tidak ada komentar