Warga Puncak Bogor Alami Krisis Identitas
Bogor- Peneliti dan pengamat Tata Ruang Institut Pertanian Bogor (IPB), Ernan Rustia mengatakan, masyarakat Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami krisis identitas seiring maraknya wisatawan asing, terutama asal Timur Tengah.
"Masyarakat di kawasan Puncak menyadari situasi yang mereka hadapi, krisis identitas, bekerja sebagai penjaga vila yang identik dengan prostitusi dan persoalan sosial, belum lagi budaya Arab yang mulai masuk," kata Ernan saat ditemui dalam acara Halalbihalal Konsorsium Aksi Bersama Penyelamatan Kawasan Puncak, di Kampus IPB Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/8).
Dia mengatakan, krisis multidimensi telah terjadi di kawasan Puncak. Pascapenertiban vila liar, telah menimbulkan persoalan baru dimana sekitar dua kampung yang 100 persen warganya menggantungkan pekerjaan sebagai penjaga villa harus kehilangan mata pencaharian.
Dia menilai, saat ini kawasan Puncak mengalami kekosongan hukum. Di wilayah tersebut terdapat kawasan hutan yang di bawah pengawasan Kementerian Kehutanan. Selain itu, ada hutan lindung, dan kawasan perkebunan yang perizinannya ada di pusat, bukan di pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Bogor.
Dalam kondisi tersebut, lanjutnya, pemda seolah tidak mempunyai kewenangan dalam mengelola kawasan Puncak, hingga menyebabkan kawasan tersebut mengalami krisis multidimensi.
"Di saat pemda tidak punya kewenangan, di sisi lainnya, pemda memiliki masalah dengan tata batas dan tata ruang antara pemerintah kabupaten dan tata ruang provinsi serta kehutanan yang tidak sama," katanya.
Menurut dia, ruang abu-abu yang tercipta di kawasan Puncak menyebabkan munculnya para calo yang leluasa menjual belikan tanah, hingga ada orang besar yang membangun vila senilai miliaran rupiah.
"Akibat ketidakjelasan itu, banyak lurah, atau kepala desa menjembatani pembelian tanah, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) turut terlibat, menjadikan Puncak ditumbuhi bangunan-bangunan liar hingga mengurangi fungsinya sebagai daerah resapan," katanya.
Dari situasi itu, lanjutnya, Konsorsiuam Aksi Bersama Penyelamatan Kawsan Puncak yang dikoordinatorinya, sempat membahas adanya otoritas sendiri yang mengelola kawasan Puncak.
Ia mengatakan, otoritas tersebut seperti lembaga yang mampu menjembatani setiap persoalan yang ada di kawasan Puncak.
Tidak ada komentar