Pengamat Nilai Akuisisi BTN Boleh, Asal Mandiri Tingkatkan Daya Saing
Jakarta - Rencana akusisi PT Bank Tabungan Negara Tbk oleh PT Bank Mandiri Tbk dinilai sah-sah saja dilakukan asal sudah berdasar kajian mendalam atas aksi korporasi ini.
Setelah aksi akusisi dilakukan, Bank Mandiri harus memperhatikan sejumlah hal agar mampu bersaing dengan bank-bank swasta asing yang beroperasi di Indonesia.
"Menurut saya, kita harus melihat akuisisi ini dari berbagai sisi, baik fokus BTN selama ini dan Bank Mandiri ke depan nanti," ujar Pengamat Aris Yunanto, di Jakarta, Senin (21/4).
Menurut Aris, fokus BTN selama ini adalah untuk memberikan layanan pada masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah dengan Kredit pemilikan Rumah (KPR) BTN. Sedangkan Bank Mandiri punya fokus yang berbeda dengan BTN.
"Tidak masalah apabila Bank Mandiri mengakusisi BTN, tetapi fokus bisnis BTN selama ini tidak boleh dihilangkan. Artinya, jika sudah diakuisisi, maka Bank Mandiri harus menyediakan layanan yang selama ini ditangani BTN," ujar Aris.
Aris mengingatkan, apabila seluruh poses akusisi sudah dapat dilakukan dengan baik, maka otomatis Bank Mandiri semakin besar dan fokus bisninya pun bertambah luas. Dalam konteks ini kata Aris, Mandiri harus lebih efesien dan sehat.
"Tapi yang terpenting, Bank Mandiri harus mampu bersaing dengan bank-bank swasta asing di Tanah Air. Sebut saja bank asal Malaysis, CIMB yang di negerinya hanyamemiliki vabang 120 buah, tetapi di Indonesia, jumlahnya ratusan. Artinya nasabah CIMB lebih banyak di Indonesia ketimbang di Malaysia." Papar Aris.
Mengenai akuisisi ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan membenarkan rencana Bank Mandiri mengakuisisi BTN Dahlan mengatakan rencana ini untuk membantu BTN yang tidak mampu mengatasi program pembiayaan perumahan rakyat.
Saat ini komposisi pemegang saham Bank BTN terdiri dari pemerintah Indonesia sebesar 60,14 persen, badan usaha asing sebesar 25,45 persen dan sisanya terdiri dari perorangan, karyawan, reksa dana, dana pensiun, asuransi, koperasi dan perseroan terbatas.
Sementara itu kalangan DPR masih mempelajari rencana akuisisi itu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengakui dirinya belum mendapatkan informasi dari Menteri BUMN mengenai rencana akuisisi tersebut. Ia menjelaskan sebelum melakukan akuisisi, ada beberapa prosedur atau mekanisme yang harus dijalankan.
Tidak ada komentar