Potensi Kerugian Akibat RPP Gambut Capai Rp 103 Triliun
Jakarta - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memperkirakan potensi kerugian akibat pemberlakuan RPP gambut mencapai Rp 103 triliun per daur tanam (5-6 tahun).
Angka tersebut berasal dari hilangnya devisa negara dari pulp dan kertas sebesar US $ 5,4 miliar per tahun, hilangnya produksi 16,8 juta ton, dan PHK sekitar 300.000 tenaga kerja di industri pulp dan kertas serta hutan tanaman industri (HTI).
Ketua APHI Bidang HTI Nana Suparna mengatakan, RPP gambut merupakan masalah serius bagi dunia usaha dalam negeri karena besarnya potensi kerugian yang akan hilang. Apalagi, pemerintahan Jokowi-JK menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% per tahun. Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah meninjau ulang RPP gambut.
"RPP itu kontraproduktif dengan tujuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Nana dalam Dialog Kehutanan: RPP Gambut quo vadis pengelolaan ekosistem gambut yang diadakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia di Jakarta.
Menurutnya, jika RPP Gambut jadi diterapkan, maka Indonesia akan menghadapi masalah besar. Apalagi, Indonesia dalam hitungan bulan akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Selama ini sektor kehutanan menjadi salah satu sektor andalan dalam menyerap tenaga kerja dan devisa. Selain itu, kehutanan merupakan sektor unggulan nasional yang tidak dimiliki negara ASEAN lainnya.
Nana menilai, RPP gambut lebih banyak mengakomodasi kepentingan LSM seperti Greenpeace ketimbang kepentingan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Hal itu membuktikan bahwa pengaruh asing melalui NGO sebagai perpanjangan tangan telah masuk ke pejabat di pemerintahan. Hal itu sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia karena gerakan itu laten.
"Kami meminta pemerintah bijaksana untuk melihat manfaat dan kerugian bagi bangsa Indonesia," ujarnya.
Tidak ada komentar