Libatkan KPK dan PPATK Dinilai Langkah Awal Jokowi untuk Reformasi Birokrasi
Jakarta - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi menteri patut diapresiasi. Langkah ini dinilai dapat menciptakan kabinet bersih dan jujur ke depan.
Menurut pengamat ekonomi dan politik dari Indonesia Today, Ferdy Hasiman, menilai langkah Jokowi membawa nama-nama calon menteri ke dua lembaga tersebut adalah awal yang baik untuk reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
“Reformasi birokrasi dalam kementerian tak akan tercapai, jika menteri-menterinya tak bersih dan memiliki rekam jejak yang buruk. Maka, kita perlu mengapresiasi cara Jokowi menyeleksi calon menteri melalui KPK dan PPATK,”ujar Ferdy di Jakarta pada Sabtu (25/10).
Menurutnya, pelacakan rekam jejak melalui PPATK juga langkah sangat elegan untuk menilai rekening para calon menteri. Dari penelusuran tersebut, lanjutnya bisa diketahui bagaimana gaya hidup calon menteri, bagaimana keluarganya, apakah memiliki gaya hidup mewah atau tidak.
“Pengalaman menunjukkan menteri-menteri yang tersandara korupsi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi karena gaya hidup menteri yang mewah dan borjuasi,”katanya.
Dengan membawa nama-nama calon menteri ke KPK dan PPATK, Jokowi bebas dari sandera politik partai pengusungnya.
“Itu langkah cerdas yang tak dimiliki pemimpin sebelumnya,”tandas Ferdy.
Ferdy mengungkapkan bahwa cara Jokowi melibatkan KPK dan PPATK sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi Jokowi. Karena selama menjabat sebagai Gubernur DKI-Jakarta, Jokowi telah melakukan hal yang semirip melalui seleksi terbuka dan lelang jabatan terhadap calon walikota, camat dan lurah.
“Proses rekrutmen terbuka seperti ini paling tidak sudah membawa hasil sedikit demi sedikit di beberapa daerah di Jakarta,”ujarnya.
Ferdy mengharapkan Jokowi akan memperluas proses seperti ini sampai pada pemilihan posisi-posisi lembaga negara yang penting, seperti Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian dan direksi-direksi di BUMN, seperti Pertamina.
“KPK dan PPATK harus dilibatkan dalam proses rekruitmen lembaga-lembaga negara dan pemilihan para direksi di BUMN,” tegasnya.
Penulis: Yus/AF
Sumber:Suara Pembaruan
Tidak ada komentar