Rokhmin Dahuri: Pemerintah Mendatang Sebaiknya Maksimalkan Potensi Kelautan
Jakarta - Wacana pembentukan Kementerian Maritim di era pemerintahan Jokowi-JK diapresiasi sejumlah pihak sebagai gagasan cerdas. Ide brilian tersebut dinilai akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Salah satu tokoh yang memuji gagasan ini adalah Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Rokhmin Dahuri. Menurutnya, tak ada yang meragukan bahwa negeri ini akan menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera bila fokus pemerintahan ke depan bisa memberi perhatian yang besar terhadap sektor ekonomi kelautan.
"Kemunculan Kementerian Maritim di era pemerintahan Jokowi-JK merupakan itikad baik untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Rokhmin, yang juga Ketua DPP PDI-P Bidang Maritim dan Perikanan, di Jakarta, Senin (22/9).
Menurutnya, selama ini potensi dan sumber daya maritim belum ditangani secara maksimal. Padahal di wilayah pesisir dan laut Indonesia terkandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik berupa sumber daya alam (SDA) terbarukan seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi, maupun SDA tak terbarukan seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya.
Selain itu, Indonesia juga punya cadangan energi kelautan, seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan ocean thermal energy conversion; serta jasa-jasa lingkungan kelautan untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah.
Bahkan dari sisi wilayah, ekonomi kelautan Indonesia akan semakin strategis seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Kata Rokhmin, hampir 70 persen total perdagangan dunia berlangsung di antara negara-negara di Asia Pasifik.
Selain itu, lebih dari 75 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan juga ditransportasikan melalui laut, dan 45 persennya atau senilai Rp 1.500 triliun per tahun diantaranya melalui alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).
"Ini adalah potensi yang sungguh sangat besar. Sayangnya, paradigma pembangunan ekonomi dalam negeri selama ini masih berpusat di darat, belum bergeser ke pengembangan berbasis kelautan," jelas pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (GANTI) tersebut.
Melalui reorientasi pembangunan dari basis daratan ke lautan, menurut Rokhmin, maka pelabuhan, armada pelayaran akan lebih maju dan efisien.
"Selanjutnya itu akan membuat semua produk dari ekonomi daratan akan lebih berdaya saing, karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang bakal lebih cepat," jelasnya.
Tidak ada komentar